Balikpapan, EKSPOSKALTIM – Desakan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud agar Sungai Mahakam segera dikeruk memantik kritik dari kalangan akademisi.

Pengajar ilmu ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi Purwoharsojo, menilai keputusan itu perlu dikaji ulang karena menyangkut kerusakan lingkungan yang sudah parah.

Pemprov Kaltim berdalih, pendangkalan di muara Sungai Mahakam sudah mencapai titik kritis dengan kedalaman hanya 3,8 meter. Kondisi ini dianggap menghambat aktivitas transportasi kapal dibandingkan dengan Sungai Barito di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang mampu dilalui tongkang berkapasitas besar.

Purwadi mengatakan pengerukan sungai dan pembangunan bendungan memang sudah lama menjadi tuntutan, namun akar masalahnya ada pada rusaknya tata kelola lingkungan. “Air hujan sekarang bisa langsung turun tanpa hambatan. Seperti mangkok yang meluap kalau diisi terlalu penuh,” ujarnya kepada media ini.

Menurutnya, gundulnya hutan di wilayah hulu Mahakam akibat maraknya tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit memperparah sedimentasi sungai. Karena itu, pengerukan seharusnya dibarengi dengan reklamasi dan pemulihan lingkungan. Ia juga menegaskan pentingnya pemetaan tambang ilegal dan penegakan hukum yang tegas.

“Pemprov baru sadar sekarang. Tapi tidak apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Persoalan tambang tidak berizin juga harus diperbaiki supaya lingkungan kita tidak semakin parah,” katanya.

Purwadi turut menyoroti pernyataan Gubernur yang membandingkan kapasitas tongkang batu bara di Kalsel dan Kaltim. Di Kalsel, kapal pengangkut bisa mencapai 400 feet dengan muatan 16 ribu ton, sementara di Kaltim hanya 330 feet dengan muatan sekitar 10 ribu ton.

“Miris, kenapa beliau membuat perbandingan tongkang angkutan batubara, katanya sudah bertransformasi energi tapi kok malah mendukung dan membandingkan tongkang di Kalsel," jelasnya.

"Artinya sama aja kan, hanya omong-omong doang. Mungkin Pak Gubernur lupa kali ya?” sindir Purwadi.

Purwadi mengingatkan agar rencana pengerukan tidak hanya berorientasi ekonomi. Pemerintah, kata dia, harus memperhatikan ekosistem sungai. Termasuk populasi pesut Mahakam yang kini tinggal puluhan ekor dan terancam punah.

Menurutnya, diperlukan kajian ahli hidrologi agar proyek tidak memperparah kerusakan lingkungan. “Itu ada kejadian di Berau tadi saya baca, tongkang menabrak rumah makan. Artinya kan overload dimension, kelebihan beban atau arusnya terlalu deras. Dinas Perhubungan sungai harus bertanggung jawab. Ada nyawa publik di situ,” tegasnya.

Purwadi juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah. Ia menilai aturan yang diterapkan sering tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Air luapan tinggi banget, mobil-mobil kecil enggak bisa lewat. Parah. Gorong-gorong yang dibuat kayak tidak ada gunanya saja,” tutupnya sambil mengingat peristiwa banjir yang sempat membuatnya terjebak hingga delapan jam di Samarinda.